Pemkab Bogor memastikan kesiapan anggaran untuk mengubah status 9.687 PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu mulai 1 Januari 2027, dengan menegaskan bahwa kemampuan fiskal daerah masih mencukupi. Bupati Rudy Susmanto menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk penghargaan atas kontribusi signifikan para pegawai dalam pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Bogor.
CIBINONG, bogor.saatini.com - Kabar baik bagi ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor memastikan siap membiayai perubahan status 9.687 PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu yang dijadwalkan mulai 1 Januari 2027.
Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan, pemerintah daerah tidak khawatir terhadap kebutuhan anggaran untuk membiayai pengangkatan ribuan pegawai tersebut. Menurutnya, kemampuan fiskal Kabupaten Bogor masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan belanja aparatur sipil negara (ASN), termasuk PPPK yang mengalami perubahan status kepegawaian.
"Kemampuan fiskal kita cukup untuk membiayai seluruh aparatur sipil negara, baik PPPK paruh waktu maupun penuh waktu," kata Rudy di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin.
Rudy menjelaskan, Pemkab Bogor sebenarnya telah mengalokasikan anggaran untuk membiayai PPPK paruh waktu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Karena itu, perubahan status menjadi pegawai penuh waktu tidak menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk mengabaikan hak maupun keberlanjutan pengabdian para pegawai tersebut.
Ia juga menilai ribuan PPPK paruh waktu merupakan bagian penting dari pembangunan Kabupaten Bogor. Selama ini, mereka telah memberikan kontribusi dalam menjalankan roda pemerintahan sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang sudah berjasa membangun Kabupaten Bogor, yang sekarang pun pembiayaannya melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah," ujarnya.
Rudy menegaskan Pemkab Bogor akan mengikuti keputusan pemerintah pusat mengenai perubahan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.
Menurutnya, pemerintah daerah siap menindaklanjuti kebijakan tersebut melalui koordinasi dan penyesuaian yang diperlukan, termasuk dalam hal pembiayaan pegawai melalui APBD.
"Apa yang menjadi sebuah kebijakan dari pemerintah pusat, maka kami sami'na wa atha'na, kita tindak lanjuti bersama-sama," katanya.
Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan kesiapan Kabupaten Bogor dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait penataan tenaga non-ASN dan keberlanjutan status kepegawaian PPPK.
Sebagai informasi, Pemkab Bogor sebelumnya telah mengukuhkan 9.687 pegawai paruh waktu pada 14 November 2025. Pengukuhan tersebut menjadi bagian dari persiapan pengangkatan PPPK sesuai arahan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Jumlah tersebut disebut sebagai pengukuhan PPPK paruh waktu terbesar di tingkat kabupaten/kota se-Indonesia.
Saat pengukuhan berlangsung, Rudy menyampaikan bahwa Kabupaten Bogor memperoleh kuota awal sebanyak 4.500 PPPK untuk 2026.
Meski demikian, pemerintah daerah menyatakan kesiapannya dari sisi anggaran apabila pemerintah pusat memberikan kesempatan untuk mengangkat seluruh pegawai paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
Kini, dengan adanya kesepakatan pemerintah pusat dan DPR RI mengenai perubahan status PPPK mulai 2027, harapan ribuan pegawai tersebut untuk mendapatkan status kepegawaian penuh waktu semakin terbuka.
Kebijakan perubahan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu sebelumnya telah disepakati pemerintah pusat bersama DPR RI.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan keputusan tersebut diambil setelah pemerintah melakukan sejumlah perhitungan dan berkoordinasi dengan pimpinan DPR RI.
Kesepakatan itu mencakup PPPK paruh waktu dari berbagai profesi atau lintas bidang pekerjaan. Pemerintah menetapkan perubahan status tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
"Setelah beberapa kali kita melakukan perhitungan, maka hari ini kita memutuskan PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu yang mencakup lintas profesi," ujar Prasetyo dalam keterangan di Jakarta, Jumat (6/11).
Dengan keputusan tersebut, ribuan PPPK paruh waktu di Kabupaten Bogor termasuk kelompok pegawai yang berpeluang mengalami perubahan status kepegawaian.
Pemkab Bogor pun memastikan kesiapan anggaran untuk mendukung kebijakan tersebut. Dukungan fiskal daerah menjadi salah satu faktor penting agar proses perubahan status ribuan PPPK dapat berjalan sesuai kebijakan pemerintah pusat mulai awal 2027.