CIBINONG, bogor.saatini.com - Karang Taruna Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengambil langkah strategis dengan resmi membentuk Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH). Kehadiran lembaga ini ditujukan untuk membantu dan mendampingi masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum maupun kendala sosial di lapangan.
Ketua Karang Taruna Kabupaten Bogor, Heri Gunawan, menjelaskan bahwa pembentukan LKBH merupakan tindak lanjut konkret dari program Sekolah Advokasi yang sebelumnya telah melatih hampir 2.000 kader yang tersebar di 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor.
"Ini sebagai wadah atau legitimasi bahwa sekolah advokasi berjalan memang untuk kepentingan masyarakat. Para kader yang sudah dilatih memiliki lembaga resmi untuk menolong dan mengadvokasi warga," ujar Heri Gunawan di Cibinong, Sabtu (14/11/2026).
Solusi Atasi Hambatan Informasi dan Akses Pelayanan Publik
Heri mengungkapkan bahwa inisiatif ini dilatarbelakangi oleh realitas di lapangan, di mana masih banyak warga yang kesulitan mengurus persoalan administratif maupun mengakses layanan publik akibat minimnya informasi yang mereka miliki.
"Banyak permasalahan masyarakat yang sebetulnya tidak terlalu rumit, namun kekurangan pemahaman masyarakat sering kali menjadi kendala. Jadi sekolah advokasi ini diharapkan mampu menjadi solusi untuk masyarakat," jelasnya.
Sebagai contoh nyata, Heri menyoroti masih adanya warga yang kebingungan terkait mekanisme mengakses jaminan kesehatan melalui program Universal Health Coverage (UHC) milik Pemerintah Kabupaten Bogor—yang sejatinya memberikan kemudahan layanan berobat cukup menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sesuai ketentuan berlaku.
Empat Fokus Pendampingan LKBH Karang Taruna di Masyarakat
Dalam pelaksanaan Sekolah Advokasi sebelumnya, Karang Taruna Kabupaten Bogor menghadirkan sejumlah praktisi ahli untuk membekali para kader dengan keterampilan pendampingan warga di wilayah masing-masing.
Melalui LKBH, ribuan kader tersebut kini siap memberikan pendampingan awal sebelum persoalan diteruskan ke instansi berwenang, dengan fokus utama meliputi:
- Bidang Kesehatan: Membantu warga memahami alur administrasi dan prosedur pemanfaatan layanan kesehatan daerah seperti program UHC.
- Bidang Hukum: Memberikan konsultasi dan advokasi awal atas persoalan hukum yang membelit masyarakat kecil.
- Bidang Pendidikan: Mendampingi penyelesaian kendala akses maupun administrasi pendidikan bagi pelajar di daerah.
- Perlindungan Perempuan dan Anak: Menjadi garda terdepan dalam merespons dan mendampingi kasus kerentanan yang menimpa perempuan serta anak di lingkungan sekitar.
Pembentukan LKBH ini sekaligus menegaskan transformasi peran Karang Taruna agar tidak sekadar berkutat pada kegiatan seremonial kepemudaan, melainkan hadir membawa dampak sosial yang nyata.
"Kami berharap seluruh kader yang sudah dilatih di sekolah advokasi bisa menjadi kader yang benar-benar dirasakan keberadaannya bagi masyarakat," pungkas Heri.
Tinggalkan Komentar