BOGOR, bogor.saatini.com - Badan Gizi Nasional (BGN) bergerak sigap merespons insiden dugaan keracunan makanan yang menimpa sejumlah pelajar di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Pemerintah memastikan proses investigasi menyeluruh, uji laboratorium, hingga penanganan medis bagi para korban langsung berjalan secara intensif.

Kepala BGN, Sudaryono, menyampaikan rasa prihatin sekaligus penyesalan mendalam atas kejadian yang mencuat di tengah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini. Ia menegaskan bahwa standar keamanan pangan merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar dalam kondisi apa pun.

"Fokus kami yang paling utama adalah sebenarnya memang zero toleran terhadap keracunan makanan. Dan semua termasuk yang kita kerjakan hari ini koordinasi dengan Pak Mendagri dengan kepala daerah termasuk Satgas kelayakan dapur dan sebagainya adalah upaya kita memastikan keamanan pangan," tegas Sudaryono dikutip Kamis (29/10/2026).

Bumbu Sate Jadi Sorotan, Pengawasan Bahan Olahan Diperketat

Berdasarkan hasil penelusuran awal di lapangan, insiden di Bogor disinyalir kuat bersumber dari penggunaan bahan pangan olahan siap saji yang dibeli dari pihak luar, yakni bumbu kacang untuk menu sate.

Sudaryono menjelaskan, penggunaan bahan baku atau bumbu instan jadi sangat menyulitkan pihak pengelola untuk melacak standar kebersihan serta batas masa simpannya.

"Kemungkinan yang di Bogor ini adalah karena dia beli bumbu kacang satenya itu barang jadi. Bumbunya itu diulek kapan, oleh siapa, di mana, kapan, bersih enggak bersih enggak bisa dipastikan," jelasnya.

Tutup Nyaris 2.000 Dapur Tak Standar Demi Keamanan Siswa

Sebagai langkah mitigasi agar insiden serupa tidak terulang, BGN meningkatkan eskalasi pengawasan secara ketat.

Langkah ini ditempuh melalui koordinasi lintas instansi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pemerintah daerah, hingga penerjunan Satuan Tugas (Satgas) Kelayakan Dapur.

Dari total sekitar 28.000 dapur MBG yang beroperasi dalam tiga bulan terakhir, BGN tidak segan-segan mengambil tindakan tegas dengan menutup 1.999 dapur yang dinilai tidak memenuhi standar kelayakan serta tidak memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Bahkan, dapur yang lokasinya berdekatan dengan kandang hewan langsung disetop secara permanen.

Saat ini, jumlah dapur operasional yang dinyatakan lolos verifikasi dan tetap aktif memenuhi standar berjumlah 26.385 unit di seluruh Indonesia.

Melalui langkah tegas ini, BGN membuktikan komitmennya bahwa Program MBG tidak sekadar berfokus pada kecukupan gizi, melainkan wajib menjamin jaminan higienitas dan keamanan total bagi setiap anak bangsa.